Jakarta – Aliansi Mahasiswa Nusa Tenggara Barat (AM NTB) Jakarta kembali turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi, kali ini di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Ini merupakan aksi lanjutan dari dua unjuk rasa sebelumnya, yang masing-masing digelar di Kejaksaan Agung RI dan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam ketiga aksi tersebut, tuntutan yang disuarakan tetap sama, mendesak penangkapan dan pengadilan terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, yang juga merupakan mantan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (AMGM).
“Hari ini kami untuk ketiga kalinya Melakukan Aksi Demonstrasi, Aksi yang pertama dan kedua berlangsung di Kejaksaan Agung RI dan DPP PAN, sekarang di KPK, tuntutan kami masih sama yakni meminta untuk segera menangkap dan mengadili Lalu Ahmad Zaini, Bupati Lombok Barat/Eks Dirut PT AMGM,” Tegas Sahroel.
Menurutnya, dugaan korupsi yang dilakukan Lalu Ahmad Zaini saat memimpin PT AMGM bukan sekedar pelanggaran hukum biasa, melainkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Ia menekankan bahwa air merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, sehingga penyalahgunaan wewenang di sektor tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“PT AMGM adalah perusahaan daerah yang seharusnya memastikan ketersediaan air bersih bagi warga. Namun kenyataannya, perusahaan ini dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujarnya.
Ia juga membeberkan bahwa nilai dugaan korupsi yang melibatkan Lalu Ahmad Zaini tidaklah kecil. Ia menyebut adanya dana pinjaman sebesar Rp118 miliar dari Bank Bali pada tahun 2022 yang diajukan atas nama PT AMGM. Dana tersebut, menurutnya, menjadi salah satu sumber penyimpangan yang merugikan daerah dan masyarakat.
Selain berorasi, massa aksi juga membawa serta dokumen yang berisi laporan resmi kepada KPK mengenai dugaan korupsi tersebut. Berkas itu diserahkan langsung kepada pihak KPK sebagai bentuk dorongan agar lembaga antirasuah segera mengambil langkah hukum.
Aksi ini berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan diwarnai spanduk serta poster berisi kecaman terhadap korupsi di sektor pelayanan publik. Massa menyatakan akan terus melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak direspons secara serius.
