Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mengharapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang benar-benar memahami kompleksitas persoalan pemuda di Indonesia.
Menurut KNPI, sosok Menpora yang baru harus memiliki kapasitas untuk menyatukan organisasi kepemudaan (OKP) yang selama ini terpecah-belah, sekaligus memperjuangkan perhatian dan dukungan yang lebih besar terhadap pembinaan generasi muda.
Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Raden Umar, menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan kepemudaan cenderung tidak jelas. Minimnya sinergi antarorganisasi serta kurangnya alokasi anggaran membuat potensi besar kaum muda belum termanfaatkan secara optimal.
“Banyak OKP berjalan sendiri-sendiri, bahkan terbelah dalam berbagai versi kepengurusan. Pemerintah terkesan membiarkan ini terjadi, padahal pemuda adalah aset penting bangsa. Kami harap Presiden memilih Menpora yang tidak hanya mengurus administratif, tetapi juga mampu menyatukan dan memfasilitasi OKP,” ujar Umar kepada awak media.
Ia juga menyoroti persoalan serius terkait pengangguran di kalangan pemuda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional berada di angka 4,76 persen atau sekitar 7,28 juta orang. Dari jumlah tersebut, kelompok usia 15–24 tahun mencatat TPT tertinggi, yakni 16,16 persen lebih dari tiga kali lipat rata-rata nasional.
“Sekitar 20,31 persen pemuda juga masuk kategori NEET (Not in Education, Employment, or Training). Artinya satu dari lima pemuda Indonesia tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak ikut pelatihan,” jelas Umar.
Situasi ini, lanjutnya, berpotensi mengancam peluang bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan bagi pembangunan nasional. Tanpa pembinaan yang serius, bonus tersebut bisa berubah menjadi beban sosial.
KNPI sendiri tidak lepas dari tantangan internal, termasuk dualisme dan konflik kepengurusan di berbagai tingkat. Kondisi serupa juga terjadi di banyak OKP lainnya, yang menurut Umar, melemahkan kekuatan kolektif pemuda dalam memperjuangkan kepentingan nasional.
Karena itu, Umar menilai Menpora ke depan harus lebih aktif menjadi mediator dan fasilitator bagi penyatuan gerakan pemuda. Ia mengusulkan adanya peta jalan yang jelas, seperti penyelenggaraan kongres bersama atau forum dialog nasional untuk organisasi kepemudaan.
“Menpora perlu memberi insentif kepada OKP yang konsisten membina anggotanya dan menjalankan program nyata di lapangan,” imbuhnya.
Sebagai mantan Sekretaris DPD KNPI DKI Jakarta, Raden Umar menyatakan dukungan penuh jika Presiden memilih Menpora yang memiliki latar belakang dalam gerakan kepemudaan. Menurutnya, hal ini akan mempermudah komunikasi dan sinergi dengan berbagai elemen pemuda di seluruh Indonesia.
“Pemuda tidak boleh hanya dimunculkan saat upacara Sumpah Pemuda. Mereka harus dilibatkan secara aktif sebagai subjek pembangunan. Menpora harus berani memperjuangkan anggaran yang cukup dan memastikan programnya menyentuh pemuda hingga ke tingkat akar rumput,” tutupnya.
