Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir lakukan terobosan dengan mencabut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) no 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi, yang selama ini dinilai kontroversial, menuai polemik di kalangan organisasi olahraga tanah air, dan melanggar Piagam Olimpiade.
Deregulasi ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi dan transformasi secara menyeluruh dalam lingkup Kemenpora sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.
“Langkah ini juga sejalan dengan perintah Bapak Presiden yaitu Perpres no 12 tahun 2025 sebagai payung hukumnya, dimana Beliau menginginkan adanya rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 sampai 2029 untuk pengembangan organisasi olahraga yang harus berstandar internasional,” ujar Menpora
Erick Thohir dalam jumpa persnya di Kantor Kemenpora, selasa (23/9/2025).Erick berharap pencabutan Permenpora ini membuka jalan bagi seluruh federasi cabang olahraga, KOI, KONI dan Kemenpora untuk bersama-sama melakukan instropeksi diri demi terjalinnya persatuan sehingga tidak ada lagi masalah dualisme dalam organisasi ataupun kebijakan yang merugikan para atlet.
Tak berhenti di situ, pencabutan Permenpora no 14 tahun 2024 ini baru langkah awal, selanjutnya Menpora Erick berkomitmen untuk menyederhanakan 191 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga menjadi kurang dari 20 Permenpora.“
Ada 191 Peraturan Menteri yang sejak tahun 2009 kita akan ciutkan, kita akan kurangi sebanyak mungkin. Kalau bisa angkanya di bawah 20. Ini juga mempermudah kita bekerja sama dengan stakeholder olahraga dan kepemudaan tentunya yang ada di bawah kami,” pungkas Menpora Erick Thohir.
Dengan semangat membentuk birokrasi yang mudah dan melayani, nantinya simplifikasi Permenpora akan terbagi dalam lima klasifikasi utama yaitu pelayanan kepemudaan, pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, pengembangan industri olahraga, dan tata kelola & manajemen Kemenpora.
