JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menandatangani nota kesepahaman dengan Microsoft untuk sinergi penguatan implementasi Teknologi Informasi dan transformasi digital di sektor pemerintahan
“Kerjasama menggandeng Microsoft untuk mengakselerasi transformasi digital hingga adopsi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI),” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/03/2024).
Dikatakannya, Pemerintah Indonesia meyakini bahwa kolaborasi multistakeholders sangatlah dibutuhkan, termasuk melalui kerja sama antara pemerintah dan sektor privat.
“Dengan model kerja sama ini, pemerintah dapat mengakses keahlian, sumber daya dan inovasi teknologi terkini dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan digital,” ujarnya.
Pada sisi pelaku industri, lanjut Budi Arie, dapat membuka peluang bisnis baru, meningkatkan akses pasar, dan memperluas jangkauan layanan.
“Nota kesepahaman ini meliputi beberapa lingkup kerja sama, di antaranya pengembangan sumber daya manusia bidang digital, penguatan infrastruktur dan digitalisasi pemerintah, penguatan tata kelola ai yang bertanggung jawab, dan penguatan implementasi dan praktik perlindungan data pribadi,” paparnya.
Ketua Projo ini menegaskan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bentuk kolaborasi nyata, antara pemerintah Indonesia dengan pelaku industri global untuk mengakselerasi kemajuan sektor digital tanah air.
“Sebagai negara yang bercita-cita untuk bergabung dalam jajaran 10 negara dengan ekonomi terkuat pada tahun 2045 kelak. Indonesia tidak dapat berdiri sebagai pasar maupun pengguna teknologi semata. Namun, Indonesia harus memposisikan diri sebagai mitra strategis pengembangan teknologi digital global,” jelasnya.
Maka dari itu, dirinya selaku Menkominfo secara serius meminta perusahaan teknologi global, termasuk Microsoft, untuk terus mendorong terjadinya knowledge transfer sekaligus technology transfer dalam berbagai kerja sama yang dilakukan.
Ia berharap kerja sama ini menjadi batu lompatan untuk menuju Indonesia maju. Budi menambahkan kebijakan yang responsif dan adaptif sangat diperlukan agar kemajuan teknologi digital dapat membawa manfaat bagi seluruh lapisan Masyarakat.
“Dalam penyusunan kebijakan digital tersebut, setiap negara memiliki pendekatannya masing-masing,” pungkasnya.
