Jakarta – Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan sejumlah proyek bermasalah yang dianggap merugikan rakyat dan mencederai keadilan ekologis. Proyek-proyek tersebut antara lain reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) di pesisir Tangerang, penambangan nikel di Raja Ampat, serta proyek Rempang-Galang di Batam.
“Presiden harus segera mengevaluasi dan menghentikan proyek-proyek yang menimbulkan penderitaan rakyat. Jangan sampai label Proyek Strategis Nasional (PSN) malah jadi tameng legal bagi perampasan ruang hidup dan kekayaan alam,” kata Direktur MPSI dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (10/6/2025).
Secara khusus, ia menyoroti proyek reklamasi PIK 2 yang menurutnya telah menggusur nelayan, memagari akses laut rakyat, dan menciptakan ketimpangan ekstrem di wilayah pesisir.
“Dulu para pejuang kemerdekaan mengusir penjajah dengan bambu runcing. Sekarang rakyat justru dijajah oleh bambu pagar laut. Ini ironi sejarah yang menyakitkan. Negara tak boleh kalah oleh kekuasaan para taipan,” tegasnya.
Direktur MPSI juga menyinggung acara penanaman mangrove di kawasan PIK 2 yang dihadiri oleh pengusaha besar Aguan, purnawirawan jenderal A.M. Hendropriyono, serta sejumlah tokoh partai besar. Ia mempertanyakan apakah kegiatan tersebut benar-benar murni lingkungan atau hanya pencitraan untuk menutupi konflik agraria dan ekologi yang terjadi.
“Tanam mangrove sambil merampas laut rakyat? Jangan main-main dengan simbol lingkungan. Ini menyakitkan bagi nelayan yang terusir,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa proyek seperti PIK 2 berpotensi melanggar UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 yang menegaskan hak konstitusional nelayan tradisional.
“Presiden Prabowo harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, bukan kepada konglomerat. Jangan biarkan keindahan laut dan tanah air dijual ke tangan swasta,” pungkasnya.
