Jakarta – Ribuan guru swasta dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan pusat ibu kota dalam aksi damai bertajuk “Hilangkan Diskriminasi, Samakan Status Guru Swasta dan Negeri”. Aksi yang diikuti oleh belasan ribu guru swasta ini menuntut kesetaraan hak dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga pendidik di Indonesia, tanpa memandang status sekolah tempat mereka mengabdi (30/10/25).
Dalam orasi yang disampaikan para perwakilan organisasi profesi (Orprof) guru swasta, mereka menyerukan agar pemerintah menghapus sekat antara guru negeri dan guru swasta.
“Tidak ada istilah guru negeri atau guru swasta. Kami semua warga negara Indonesia yang sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Kami juga membayar pajak, sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan kami,” demikian salah satu pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan ribuan peserta aksi.
Aksi damai ini mendapat Apresisasi dari pemerintah. Perwakilan guru swasta diterima langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, para Direktur Jenderal dari Kementerian Agama, serta Staf Khusus Presiden di lingkungan Istana Negara. Dalam audiensi tersebut, para pejabat menyampaikan bahwa aspirasi guru swasta terkait status P3K, sertifikasi, dan inpassing akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut hasil pertemuan itu, tahun 2025 akan menjadi momentum penting karena pemerintah berencana menyiapkan skenario lintas kementerian untuk membahas lebih lanjut terkait P3K bagi guru swasta. Selain itu, penerbitan SK sertifikasi dan inpassing juga akan dipercepat sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Pihak pemerintah juga berjanji akan menjadwalkan audiensi khusus dengan Presiden, setelah beliau kembali dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Korea Selatan. Undangan resmi untuk perwakilan organisasi profesi guru swasta akan segera dikirimkan.
Meskipun hasil aksi ini belum sepenuhnya memuaskan, para peserta aksi menilai langkah pemerintah sudah menunjukkan arah yang positif.
“Kami memang sedikit kecewa karena Presiden mendadak harus terbang ke Korea, tapi kami menghargai keseriusan Mensesneg, para Dirjen, dan Stafsus Presiden yang mau mendengar dan menampung aspirasi kami,” ujar Musmuliadi, seorang guru madrasah asal Lombok yang ikut hadir dalam aksi tersebut.
Musmuliadi menambahkan bahwa perjuangan guru swasta belum berakhir.
“Kami tidak menuntut lebih, hanya ingin disetarakan. Kami juga ikut andil berkonstribusi mencerdaskan anak bangsa, di kota maupun di pelosok. Sudah saatnya pemerintah melihat kami dengan mata yang sama,” ujarnya tegas.
Aksi ini menjadi catatan sejarah baru dalam perjuangan guru swasta di Indonesia. Mereka berharap, hasil audiensi ini bukan sekadar janji, melainkan langkah nyata menuju kesejahteraan dan pengakuan setara bagi seluruh pendidik di tanah air.
